TANAH DATAR — Suaraadhiyaksa.com — (28/9/26) Pelaksana Proyek Pembangunan Bangunan Pengendali Lahar/Sedimen (Sabodam) Kawasan Gunung Marapi memberikan klarifikasi terkait penggunaan material galian C untuk pekerjaan konstruksi proyek senilai Rp249.873.359.500 yang bersumber dari APBN.

Klarifikasi tersebut disampaikan pimpinan PT Subur selaku perwakilan konsorsium SUBUR-BERKAH KSO dalam konfirmasi langsung dengan tim redaksi di Kota Padang, Senin, 21 September 2026.

Pihak pelaksana menyatakan material agregat pasir koral atau yang disebut batu nona yang digunakan untuk pekerjaan beton mutu fc' 15 MPa dan fc' 20 MPa telah didukung dokumen berupa rekomendasi teknis (Rekomtek) dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.

Namun, persoalan legalitas sumber material tersebut masih dipertanyakan oleh AD Firma, Kabid Antar Lembaga DPW RePro Sumbar (Relawan Prabowo) Sumatera Barat. Ia mempertanyakan apakah dokumen rekomendasi teknis dari BWS dapat menjadi dasar yang cukup untuk aspek perizinan kegiatan pertambangan atau pengambilan material.

PT Subur Klaim Material Galian C Memiliki Legalitas 

Pimpinan PT Subur, yang dalam wawancara disapa Pak Pri, menyampaikan bahwa material yang digunakan dalam proyek tersebut diperoleh melalui jalur yang menurut pihaknya resmi.

Menurutnya, keberadaan Rekomtek dari BWS Sumatera V menjadi salah satu dasar izin yang digunakan dalam penggunaan material galian c untuk pekerjaan proyek Sabodam.

Selain persoalan legalitas, pihak pelaksana juga menyatakan material dan  Beton yang di hasilkan tersebut telah melalui pengujian secara teknis.

"Mutu beton yang dihasilkan dari agregat pasir koral telah melalui uji teknis sesuai prosedur yang berlaku," ujar Pak Pri dalam keterangannya kepada tim redaksi.

Pihak PT Subur juga menyatakan penggunaan agregat pasir koral tersebut telah tercantu mulai dari dokumen penawaran karena dukungan yang di peroleh dari PT LINBER juga sama sehingga ini  dituaagkan kontrak pekerjaan dengan pihak BWS Sumatera V.

Sebelumnya, konsorsium SUBUR-BERKAH KSO disebut memperoleh dukungan suplai material galian C dalam dokumen penawaran. meskipun IUP untuk lokasi Ini belum terbit.

Dalam pelaksanaannya, pihak pelaksana konsorsium tetap menjalin kerja sama dengan PT Linber memakai legalitas perusahaan sebagai salah satu pemasok material galian C.

Menurut keterangan PT Subur, izin atau IUP yang digunakan oleh pemasok (PT LINBER) tersebut untuk penyediaan material galian C untuk proyek ini dengan lokasi quarry atau sumber material disebut tidak berada tepat di lokasi proyek Sabodam.(Material Di datangkan).

Pihak pelaksana menilai material yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis yang tercantum dalam kontrak dan hasil pengujian menunjukkan mutu beton sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.

Berbeda dengan keterangan pelaksana, AD Firma mempertanyakan aspek perizinan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan material tersebut.

Menurut AD Firma, perlu dibedakan antara rekomendasi teknis (Rekomtek) di bidang sumber daya air dengan perizinan kegiatan usaha pertambangan atau perizinan berusaha terkait mineral bukan logam dan batuan.

"Rekomendasi teknis BWS bukan otomatis merupakan izin usaha pertambangan. Perlu dilihat terlebih dahulu dasar hukum dan fungsi dari rekomendasi tersebut serta izin yang dimiliki untuk melegalkan  sumber material," ujar AD Firma.

Ia menilai dokumen yang perlu diperiksa bukan hanya rekomendasi teknis, tetapi juga dokumen perizinan dari sumber material,  atau lokasi quarry, pihak yang melakukan suplai material galian C serta dasar hukum pengangkutan dan penjualan material tersebut, apabila terdapat transaksi jual beli atau di komersilkan ada pajak yang harus d bayarkan.

Secara regulasi, ketentuan perizinan pertambangan saat ini antara lain diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, termasuk IUP, SIPB serta izin pengangkutan dan penjualan. dengan ini otoatis PP  Nomor 23 Tahun 2010 tidak berlaku lagi.

Karena itu, menurut AD Firma, status legal material tersbut  perlu dipastikan berdasarkan dokumen perizinan yang benar-benar dimiliki oleh pemegang izin usaha Pertambangan dan kesesuaiannya dengan lokasi serta kegiatan proses pengambilan material.

Untuk itu AD Firma juga menyoroti mekanisme pengambilan material yang digunakan dalam proyek.

Menurut dia, perlu dijelaskan apakah material tersebut diperoleh melalui kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin, berasal dari material hasil kegiatan tertentu yang memiliki dasar pengecualian, atau diperoleh melalui mekanisme lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.

"Yang perlu dibuktikan adalah dari mana material itu berasal, siapa yang mengambil, izin apa yang digunakan, lokasi izinnya di mana, dan apakah material yang dikirim ke proyek memang berasal dari lokasi yang tercantum dalam dokumen perizinannya," katanya.

Ia menilai dokumen-dokumen tersebut penting untuk memastikan kesesuaian antara sumber material, izin, kontrak pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Selain persoalan sumber material, AD Firma juga menyoroti proses pembayaran pekerjaan.

Ia berpendapat pihak BWS Sumatera V melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu memastikan seluruh persyaratan administrasi, teknis, dan legalitas material telah terpenuhi sebelum melakukan pembayaran berdasarkan progres pekerjaan.

Menurut informasi yang disampaikan kepada redaksi, progres pekerjaan ini telah mencapai sekitar 25 persen.

Namun, apakah progres tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan pembayaran merupakan kewenangan pihak PPK dan harus dilihat berdasarkan dokumen kontrak serta hasil pemeriksaan pekerjaan.

Karena itu, menurut AD Firma, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen sumber material dan kesesuaiannya dengan kontrak sebelum seluruh persoalan legalitas material dinyatakan selesai.

Klarifikasi Sebelumnya

Sebelum memperoleh klarifikasi secara langsung, tim redaksi sebelumnya telah berupaya menghubungi Pak Pri melalui pesan WhatsApp terkait pemberitaan yang telah tayang di media ini sebelumnya mengenai penggunaan material pada proyek tersebut.

Pada saat itu, konfirmasi belum mendapatkan tanggapan karena yang bersangkutan sedang mengikuti rapat bersama pihak BWS Sumatera V.

Selanjutnya, dalam pertemuan langsung di Kota Padang pada Senin, 21 September 2026, Pak Pri yang didampingi sejumlah karyawan proyek memberikan penjelasan mengenai legalitas material, pengujian mutu beton, dokumen penawaran, serta kerja sama dengan pemasok material.

Keterangan tersebut kemudian menjadi bagian dari pemberitaan ini sebagai bentuk keberimbangan dan memberikan ruang kepada pihak pelaksana untuk menjelaskan posisinya.

Proyek Pembangunan Bangunan Pengendali Lahar/Sedimen Kawasan Gunung Marapi mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang.

Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium SUBUR-BERKAH KSO dengan masa pelaksanaan 2025–2027.

Kegiatan berada di bawah koordinasi Satker SNVT PJSA WS Indragiri–Akuaman, WS Kampar, WS Rokan, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang.

Sementara itu, konsultan supervisi proyek adalah konsorsium AGRINAS PALMA NUSANTARA – KAUTSAR SEMESTA ABADI – RANCANG MANDIRI KSO.

Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi.

Oleh karena itu, redaksi Suaraadhiyaksa.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi PT Subur, PT Linber, BWS Sumatera V Padang, Kementerian PUPR, PPK, konsultan supervisi, maupun pihak terkait lainnya apabila terdapat fakta atau informasi dalam pemberitaan ini yang perlu diluruskan.

Redaksi juga siap melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan fakta berdasarkan data atau dokumen yang dapat diverifikasi.(Redaksi)