Padang, suaraadhiyaksa.com (12/06/2025) 
Swakelola bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kemampuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Swakelola merupakan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola.

Satuan Kerja (Satker) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS SV) Sumatera Barat membantah pihaknya melakukan kontraktual dengan pihak lain untuk pekerjaan OP anggaran tahun 2024 yang memiliki nominal 190 Milyar.

Namun saat dikonfirmasi, Kepala Satker OP BWS SV, Midian Wahyu Tukuboya, ST, MT terlihat ragu untuk meyakinkan wartawan.
Menurut investigasi wartawan ke lapangan, keterangan dari masyarakat sekitar lokasi mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan pemeliharaan.
Pada beberapa titik lokasi pekerjaan, masyarakat juga menyatakan pekerjaan pemeliharaan tidak ada.
Tinjauan wartawan dilokasi hanya mendapatkan pekerjaan pengecatan dibeberapa titik lokasi pekerjaan.

Hal ini juga tidak dapat dipastikan apakah pekerjaan tersebut termasuk kegiatan pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.
Sebab saat dikonfirmasi kepada pihak OP BWS SV Sumbar, baik Syatriawan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Midian Wahyu Tukuboya, ST, MT sebagai Kepala Satker OP BWS SV tidak memberikan jawaban tegas dan terkesan berbelit-belit.

"Workshop BWS punya 19 unit alat. Kita punya alat dengan kita punya pekerjaan tidak sebanding juga Pak," kata Midian kepada wartawan.(22/05)

"Kita swakelola, nanti alatnya kita sewa. Kita punya kegiatan, ada yang warga setempat kita hariankan," tutur Kasatker OP kemudian.

Midian sempat kelepasan menjawab wawancara wartawan.
Midian mengatakan di Dharmasraya meminta TNI.
Batang Siat, Dharmasraya kegiatan OP BWS SV menggunakan alat TNI dengan capaian pekerjaan hanya beberapa kilo.

"Kerjasama BWS dengan TNI seperti pengadaan (TKS) dengan alasan keamanan, karena alat kita pernah dirusak disana. Di Batang Siat terakhir 2016 dan baru masuk disana. Sama dengan di Kota Padang, beberapa kita kerjasama dengan TNI," ujarnya menambahkan keterangan.

Sampai berita ini ditayang, wartawan yang melakukan investigasi belum mendapatkan penjelasan secara tegas dari pihak BWS SV Sumbar.
Termasuk permintaan wartawan tentang bukti dokumentasi pekerjaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala Satker OP BWS SV Sumbar yang menggunakan anggaran tahun 2024, pihak Satker OP BWS SV Sumbar belum dapat menghadirkan bukti foto maupun video pekerjaan tersebut, dan terkesan menutupi.

Ini semakin memperkuat dugaan fiktif di BWS SV Sumbar.
Melalui berita ini, diharapkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menindaklanjuti dengan pemeriksaan, agar pembangunan daerah yang menggunakan anggaran negara selalu dapat terlaksana dengan tepat sasaran.
Menurut laporan keuangan yang diperoleh, anggaran Satker OP BWS SV Sumbar tahun anggaran 2024 sebanyak Rp 190 Milyar dan anggaran tersebut terealisasi pencairannya Rp 189 Milyar.(JJ)